Selasa, 12 Februari 2013

Guru Les Privat ke Rumah - jakarta

Cari guru les privat ke rumah, guru ke rumah, les privat ke rumah, guru les sd ke rumah, guru les smp ke rumah, guru les sma ke rumah, les privat sd smp sma, guru privat matematika fisika kimia inggris


Guru Les Privat ke Rumah sudah menjadi kebutuhan untuk meningkat prestasi belajar, beragam les privat yang diambil dan tingkatan mulai dari les privat TK, Les privat SD, Les privat SMP, Les Privat SMA bahkan untuk mahasiswa dan Karyawan. Secara Umum orang tua atau siswa membutuhkan guru les ke rumah untuk mata pelajaran matematika, bahasa inggris, materi sains seperti fisika, kimia, beberapa sekolah yang mengajarkan bahasa asing seperti mandarin , bahasa jerman maupu perancis.

Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan memberikan les privat ke rumah untuk TK SD SMP SMA UMUM Mahasiswa maupun karyawan, diantaranya :
1) Belajar menjadi lebih fokus
2) Belajar menjadi lebih santai dan terbuka, siswa dapat mengutarakan kesulitannya
3) Guru LES dapat memantau secara detail kemampuan serta pemahaman siswa tershadap suatu materi
4) Keamanan terjamin karena siswa tidak perlu ke luar rumah, data base guru ada pada  lembaga dan bisa dipertanggungjawabkan.
5) jadwal lebih flesksibel

Kami Zigma Private adalah lembaga penyedia guru les datang ke rumah yang baik dan terpercaya, guru-guru kami terdiri dari mahasiswa, guru sekolah, guru bimbel dari universitas negeri  di jakarta seperti UNJ (IKIP), UI, UIN, dan swasta, jumlah murid yang terdaftar di zigma privat lebih dari 400 siswa dari berbagai sekolah negeri maupun swasta.

Pendaftran dapat melalui telepon : 
021 - 884 65 95

via sms dengan format : 
Daftar _ nama ortu, nama siswa, alamat, kelas, mat pel, jadwal
ke nomor 0856 166 2336 - 0819 08 996 357  (24 JAM)

Bebas biaya pendaftaran

Biaya sudah termasuk transport


















Senin, 04 Februari 2013

guru les privat ke rumah di jakarta



Guru les privat ke rumah untuk jenjang sd smp sma di jakarta
YOGYAKARTA,KOMPAS.com- Keputusan Mahkamah Kontitusi bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 patut disyukuri. Sebab, konsep RSBI mengandung kesalahan mutlak di mana orientasi kualitas pendidikan yang dimaksud tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
"Dengan RSBI, lalu bagaimana nasib anak-anak di pedalaman atau mereka yang berada di sekolah-sekolah yang tidak memungkinkan memiliki layanan pendidikan seperti itu?," kata Ketua Dewan Pendidikan DI Yogyakarta Prof Wuryadi, Rabu (9/1/2013), di Yogyakarta.
Dengan mematok standar tertentu, otomatis RSBI tidak akan pernah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan perdamaian abadi yang adil dan makmur.
"Cita-cita RSBI jauh dari cita-cita pendidikan bangsa kita sejak awal yang peduli dengan tanah air dan kesejahteraan umum. Dengan RSBI, layanan pendidikan hanya baik untuk mereka yang memiliki kemampuan, sementara yang tidak mampu tak dilayani," ujarnya.
Menurut Wuryadi, konsep RSBI juga merendahkan keutamaan pendidikan dalam negeri. Dengan menyebut standar internasional, seolah-olah pendidikan dalam negeri lebih rendah dan hanya sekolah bertaraf internasional yang berkualitas. Padahal, bangsa Indonesia juga memiliki modal-modal konsep pendidikan lokal yang berkualitas.
"Keputusan MK mengingatkan kita agar kembali kepada apa yang kita miliki. Selama ini kita sudah terbius dengan model-model pendidikan luar negeri. Berbagai kebijakan pemerintah pun juga lebih melayani kepentingan-kepentingan asing," tambahnya.
Bagi Wuryadi, kualitas pendidikan menjadi salah satu penentu daya saing. Apabila kualitas pendidikan benar-benar dijaga, maka otomatis daya saing akan muncul tanpa harus meniru standar pendidikan internasional.
Wuryadi mengusulkan, pendidikan di Indonesia perlu menerapkan konsep pendidikan yang adil dengan memanfaatkan modal dan potensi dalam negeri.
Sebelumnya, Selasa kemarin, Ketua MK Mahfud MD mengabulkan permohonan para pemohon uji materiil yang terdiri dari orang tua siswa yang anaknya bersekolah di RSBI, aktivis pendidikan, guru, dosen, dan lembaga swadaya masyarakat terhadap pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Keberadaan RSBI dinilah telah mengabaikan tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua warga negara (Kompas, Rabu, 9 Januari 2013).